Cuaca Ekstrem, Kerentanan DAS, dan Miskonsepsi soal Konsesi Hutan

Diskusi mengenai penyebab banjir besar di Aceh belakangan ini semakin ramai setelah beredarnya peta overlay yang mengaitkan wilayah terdampak dengan area konsesi industri kehutanan dan tambang tertentu. Narasi tersebut dengan cepat berkembang di media sosial, meskipun belum seluruhnya didukung oleh kajian ilmiah yang lengkap. Dalam konteks bencana berskala besar seperti yang terjadi di Aceh, penting untuk memastikan bahwa setiap kesimpulan yang disampaikan kepada publik bertumpu pada data hidrologi, analisis tutupan lahan, dan evaluasi resmi dari lembaga berwenang, bukan hanya dari tumpang tindih peta yang sifatnya visual dan belum diuji secara teknis.

Bencana di Aceh selama akhir tahun ini dipicu oleh curah hujan ekstrem yang masuk kategori merah menurut peringatan dini BMKG. Intensitas hujan yang terjadi di beberapa kabupaten mencapai level yang secara statistik jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kondisi seperti ini, limpasan air dari kawasan hulu—baik dari hutan, area konservasi, permukiman, maupun wilayah konsesi—akan meningkat drastis dan melampaui kapasitas sungai untuk menampungnya. Ini berarti bahwa faktor cuaca memegang peran utama dalam memicu banjir, sementara faktor lain, termasuk tata kelola lahan, mempengaruhi tingkat keparahannya.

Namun, menghubungkan secara langsung satu perusahaan atau satu konsesi sebagai penyebab tunggal tanpa audit ekologis justru dapat mengaburkan akar masalah yang lebih luas. Aceh memiliki sejarah panjang terkait deforestasi ilegal, pembukaan lahan tanpa izin, dan tumpang tindih perizinan antara sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Banyak wilayah kritis justru berada di luar konsesi resmi dan telah mengalami kerusakan bertahun-tahun akibat aktivitas yang tidak diawasi dengan baik. Dalam situasi ini, menyederhanakan penyebab bencana hanya pada satu pemegang izin tidak memberikan pemahaman utuh mengenai kerentanan ekosistem Aceh secara keseluruhan.

Upaya mitigasi jangka panjang membutuhkan peta jalan yang didukung oleh data lengkap, mulai dari penguatan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan lindung, penertiban tambang dan pembukaan lahan ilegal, hingga penyesuaian tata ruang yang mempertimbangkan risiko hidrometeorologi. Pemerintah pusat dan daerah telah menyampaikan komitmen untuk melakukan audit perizinan, memverifikasi kegiatan lapangan, dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Langkah ini menjadi penting agar diskusi publik tetap fokus pada solusi, bukan pada pencarian kambing hitam berdasarkan asumsi parsial.

Menghadapi bencana sebesar ini, masyarakat memerlukan informasi yang akurat, bukan kesimpulan instan. Mengedepankan kajian ilmiah, verifikasi lapangan, dan penegakan hukum yang konsisten merupakan cara terbaik untuk memastikan bahwa setiap pihak yang bertanggung jawab—apa pun sektor atau lokasinya—dapat ditindak sesuai aturan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berimbang, Aceh dapat memperkuat ketahanan ekologisnya dan mencegah bencana serupa terjadi di masa mendatang.